sitepontianak.com – Presiden Prabowo Subianto resmi merombak Kabinet Merah Putih dengan mencopot lima menteri: Sri Mulyani Indrawati, Budi Gunawan, Budi Arie Setiadi, Abdul Kadir Karding, dan Dito Ariotedjo.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, langkah ini mencerminkan dua hal utama: pergeseran pengaruh dari era Presiden Joko Widodo serta evaluasi terhadap kinerja menteri yang menuai sorotan publik.
“Dari reshuffle ini tergambar bahwa menteri-menteri yang terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo digusur sedikit demi sedikit,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis kepada Suara.com, Senin (8/9/2025).
Catatan atas Lima Menteri yang Dicopot
-
Sri Mulyani (Menteri Keuangan)
Iwan menilai kinerja Sri Mulyani banyak dikritik publik, mulai dari penerimaan pajak yang gagal mencapai target hingga minimnya kreativitas dalam menggali penerimaan negara. Ia juga disebut-sebut sebagai salah satu faktor pemicu demonstrasi besar beberapa waktu lalu. -
Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi)
Mantan Ketum Projo itu dianggap sarat kontroversi, khususnya saat menjabat Menkominfo dalam isu judi online. Publik meragukan integritasnya, apalagi kini Kementerian Koperasi mengelola program besar dengan dana ratusan triliun rupiah. -
Abdul Kadir Karding (Menteri P2MI)
Sering membuat blunder, mulai dari pernyataan soal tagar #kaburajadulu hingga tertangkap kamera bermain domino dengan tersangka pembalakan liar. “Kinerjanya juga tidak bagus-bagus amat,” kata Iwan. -
Budi Gunawan (Menko Polhukam)
Disorot karena tidak tampil di publik saat demonstrasi besar pecah. Justru Menteri Pertahanan Syafrie Syamsudin yang mengambil peran di garis depan. -
Dito Ariotedjo (Menpora)
Keputusan pencopotannya cukup mengejutkan. “Selama ini Dito tidak terlalu menjadi sorotan publik. Namun mungkin Presiden Prabowo dan partai koalisi punya pertimbangan tersendiri,” ujar Iwan.
Analisis IPR
Menurut Iwan, reshuffle kali ini memperlihatkan arah baru di pemerintahan Prabowo. Figur-figur yang dianggap lekat dengan era Jokowi mulai tersisih, sementara kinerja menteri juga menjadi faktor utama evaluasi.
“Pesannya jelas: kabinet harus diisi dengan orang-orang yang bisa bekerja efektif, bukan sekadar mengandalkan nama besar atau kedekatan politik,” pungkas Iwan.
