sitepontianak.com – Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengungkapkan pada tahun pertama program makan siang gratis bagi anak sekolah dan pesantren membutuhkan anggaran sebesar Rp60 triliun yang bersumber dari APBN.
“Alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp5060 triliun saja,” kata Budiman dalam keterangan tertulisnya dikutip Kamis (22/2/2024).
Menurut Budimana program makan siang dan minum susu gratis untuk anak sekolah dan pesantren merupakan salah satu program prioritas dari calon presiden dan wakil presiden Prabowo SubiantoGibran Rakabuming Raka yang tercantum dalam dokumen Visi, Misi dan Program PrabowoGibran – Bersama Indonesia Maju.
Program ini dalam skala penuh 100% akan memberikan manfaat pada sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia. Dalam dokumen Visi, Misi dan Program PrabowoGibran, program ini direncanakan berlangsung secara bertahap dan ditargetkan mencapai skala penuh 100% pada tahun 2029.
Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar PrabowoGibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp450 triliun. Sehingga diperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar Rp100120 triliun pada tahun pertama pemerintahan PrabowoGibran.
“Program ini tidak hanya melalui pendekatan pembelanjaan hilir (langsung belanja porsi makan tanpa menyiapkan sumber bahan pangannya) dan mengandalkan APBN saja, agar program ini lebih berdampak secara pertumbuhan dan kemandirian ekonomi nasional,” kata Budiman.
Budiman menjelaskan jika mengacu pada komposisi makanan 4 Sehat 5 Sempurna, maka program ini dalam skala penuhnya akan memerlukan hingga 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buahbuahan, hingga kebutuhan 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.
“Karena itu, PrabowoGibran merencanakan program ini akan dibangun dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional,” pungkasnya.
Sumber: Suara.com
