sitepontianak.com – Perekonomian Bangka Belitung tengah merosot akibat kasus korupsi timah. Hal ini setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita aset smelter sehingga banyak masyarakat tidak bisa bekerja menyerahkan hasil tambangnya.
Akibatnya daya beli ikut ambruk karena masyarakat tidak memiliki uang cukup untuk berbelanja. Sektor ritel sebagai penanda daya beli juga terasa anjlok.
“Di Bangka lagi turun karena di wilayah yang mengandalkan sumber daya alam, ketika industrinya lagi turun ya ikutan turun juga perekonomiannya,” ujar Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah seperti dikutip Kamis (10/10/2024).
Pola yang sama terjadi di wilayah lain yang juga mengandalkan sumber daya alam untuk hidup, yakni seperti Kalimantan dan wilayah lainnya.
“Kayak Kalimantan saat batu bara bagus penjualan bagus, jadi daerah tertentu seperti Babel dengan timah, Kalimantan dengan batubara dan Makassar kalau panen kopi, pala itu penjualan naik, jadi itu memang ngikutin pendapatan hasil jualan bumi,” jelas dia.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Babel Elius Gani mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan sawit yang kepemilikannya terkait dengan pemilik timah ditutup dan rekeningnya diblokir.
Akibatnya, sejumlah perusahaan kesulitan membayar hak karyawan dan banyak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kalau dibandingkan dengan angka tahun lalu ada 38 pekerja yang di-PHK, saat ini 1.527 orang kena PHK maka ada lonjakan signifikan karena adanya perusahaan smelter yang tutup sebagai akibat dari penertiban tata kelola timah,” kata dia.
Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan II-2024 terhadap triwulan II-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 1,03 persen, melambat dibandingkan capaian triwulan II-2023 yang tumbuh sebesar 5,13 persen. Indikator ekonomi salah satu indikator yang menunjang peluang kerja. Elius menyebut peluang kerja tidak banyak yang bisa ditawarkan.
“Untuk sektor timah ada 6 smelter yang ditutup, termasuk juga ada beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan smelter itu, di luar smelter ada 8, total 14 usaha yang ditutup. Pekerja terkena PHK ada sebanyak 1.372 orang,” imbuh Elius.
Kalangan pelaku usaha menilai tata kelola timah harus dikembangkan dengan baik, karenanya harus ada tindakan nyata agar masalah tata niaga bisa lebih jelas dana man buat penambang.
“Penurunan kinerja ekspor selain dampak dari pengusutan tindak pidana korupsi timah juga diakibatkan sedikitnya RKAB yang disetujui. Akibatnya realisasi RKAB tidak maksimal. Dan ekonomi babel pun melambat. 80 persen ekspor babel berasal dari timah sedangkan 60 persen ekonomi babel digerakan oleh perdagangan timah,” Ketua Harian Asosiasi Ekspor Timah Indonesia (AETI) Eka Mulya Putra.
Sumber: Suara.com
