sitepontianak.com – Bank Indonesia (BI) terus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) melalui sinergi lintas sektor untuk meningkatkan produksi, efisiensi distribusi, serta dukungan digitalisasi sistem pangan daerah.
Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, menjelaskan bahwa upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita jaga agar harga pangan tetap stabil, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ujar Ricky dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Ricky mengungkapkan, meski inflasi nasional telah terjaga di level 2,65 persen (yoy) per September 2025, tekanan inflasi pangan bergejolak di wilayah Sulampua masih relatif tinggi. Kondisi tersebut disebabkan oleh gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem dan serangan hama tanaman yang menghambat produksi.
Sebagai langkah mitigasi, BI bersama pemerintah daerah mendorong penguatan pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Operasi Pasar dengan prinsip “Tiga Tepat” — tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu.
“Dengan prinsip ini, intervensi pengendalian harga akan lebih efektif, terutama untuk komoditas strategis seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan ikan segar,” jelasnya.
Selain itu, BI juga mempercepat distribusi intra dan antarwilayah melalui penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna memastikan ketersediaan pasokan, terutama di daerah kepulauan dan pegunungan yang rentan mengalami gangguan logistik.
Ricky memberikan apresiasi atas kolaborasi erat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang berhasil menjaga stabilitas harga di tingkat nasional. Ia menekankan, pengendalian inflasi pangan tidak hanya berdampak pada ekonomi makro, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah.
“Stabilitas harga pangan berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat kecil, karena sebagian besar pengeluaran mereka digunakan untuk kebutuhan pangan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Ricky mengimbau agar seluruh program pengendalian inflasi pangan dapat diintegrasikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi nasional menjaga pasokan dan stabilitas harga. Upaya ini, lanjutnya, perlu didukung oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), BUMD, serta pelaku usaha lokal dalam memperkuat rantai pasok daerah.
“Sinergi seluruh elemen ini menjadi kunci menjaga ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah di kawasan timur Indonesia,” pungkasnya.
