sitepontianak.com – Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya pemutakhiran data kesejahteraan sosial sebagai dasar ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) di seluruh daerah.
Menurutnya, akurasi data menjadi kunci utama agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, pemutakhiran data harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama lintas instansi, terutama oleh petugas di lapangan.
“Data itu sangat dinamis. Setiap hari ada warga yang lahir, meninggal, menikah, atau pindah tempat tinggal. Akurasi data sangat bergantung pada pembaruan yang dilakukan petugas lapangan—mulai dari Puskesos, kader sosial, pendamping, SLRT, hingga RT dan RW,” ujar Mensos yang akrab disapa Gus Ipul, usai meninjau Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Kantor Lurah Sungai Jawi Luar, Jalan Apel, Rabu (22/10/2025).
Gus Ipul menegaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang akurasi data. Pemerintah kini berkomitmen menerapkan Satu Data Indonesia, yang mengintegrasikan seluruh data lintas kementerian dan daerah, kemudian diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Tidak boleh ada ego sektoral. Semua data harus terintegrasi agar bantuan dan program pemberdayaan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang sejak 2019 konsisten melaksanakan program Kementerian Sosial melalui Puskesos dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).
“Saya melihat langsung bagaimana teman-teman di Pontianak bekerja dengan baik melayani kebutuhan masyarakat. Ini praktik baik yang akan kami jadikan contoh bagi daerah lain,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Kemensos dalam memperkuat integrasi data sosial. Menurutnya, data yang akurat menjadi pondasi dalam penyusunan kebijakan dan program yang menyentuh kebutuhan riil warga.
“Bantuan sosial adalah bentuk perlindungan dasar bagi masyarakat. Setelah itu, kami dorong ke tahap pemberdayaan agar mereka bisa mandiri secara ekonomi,” ujarnya usai mendampingi kunjungan Mensos.
Edi menekankan, sinergi antara Pemkot Pontianak dan Kemensos akan memperkuat efektivitas penyaluran bantuan dan pemberdayaan masyarakat.
“Dengan basis data yang sama, program pemerintah pusat dan daerah bisa saling melengkapi. Dampaknya pun akan lebih nyata dirasakan masyarakat,” katanya.
Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak Trisnawati menambahkan, Puskesos di Pontianak kini telah berkembang dari yang awalnya hanya dua lokasi menjadi 12 Puskesos yang tersebar di enam kecamatan.
“Pendanaan Puskesos bersumber dari APBD Tahun 2025. Dengan perluasan layanan ini, kami berharap koordinasi pusat dan daerah semakin kuat, terutama dalam pemutakhiran data dan percepatan penyaluran bansos,” jelasnya.
Ia menambahkan, Wali Kota juga telah mengalokasikan tambahan anggaran operasional untuk memperkuat peran petugas Puskesos di lapangan.
“Harapannya, layanan sosial di Kota Pontianak semakin cepat, akurat, dan tepat sasaran,” pungkas Trisnawati.
