sitepontianak.com – Mantan calon presiden Anies Baswedan melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan baru dalam sebuah diskusi di Podcast Overpost. Ia menyoroti minimnya progres realisasi janji-janji kampanye setelah sekitar 10 persen masa jabatan berjalan. Kritik ini langsung menyasar sejumlah program unggulan yang selama masa kampanye dijanjikan sebagai solusi besar atas berbagai persoalan nasional.
“Setiap janji kampanye adalah kontrak politik yang wajib ditunaikan,” tegas Anies dalam pernyataannya.
Janji Besar, Progres Kecil?
Anies membeberkan daftar janji pemerintah yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan. Di antaranya:
Pembangunan 3 juta rumah untuk mengatasi krisis backlog perumahan nasional
Penciptaan 19 juta lapangan kerja untuk menekan angka pengangguran
Pendirian 300 fakultas kedokteran untuk memperkuat sistem kesehatan nasional
Program makan bergizi gratis bagi siswa dari SD hingga SMA serta ibu hamil
Pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun
Menurutnya, rakyat bukan sekadar memilih figur pemimpin, tapi juga menitipkan harapan dan kepercayaan pada visi serta program kerja yang ditawarkan saat kampanye.
“Pelaksanaan janji-janji ini adalah kewajiban. Rakyat adalah penagih utama dari semua komitmen itu,” ujarnya.
10 Persen Masa Jabatan: Indikator Awal Keseriusan
Anies menekankan pentingnya fase awal pemerintahan sebagai cerminan keseriusan dan arah kerja pemimpin. Jika dalam 10 persen pertama dari masa jabatan saja tidak terlihat progres konkret, menurutnya wajar bila publik mulai mempertanyakan kapasitas dan komitmen pemerintah.
“Periode awal ini adalah fase krusial untuk membuktikan bahwa semua janji tidak sekadar retorika. Kalau fondasinya tidak diletakkan dengan baik sekarang, bagaimana dengan sisanya?” katanya.
Lebih dari Sekadar Kritik: Ajakan Mengawal Pemerintahan
Sentilan politik Anies tidak berhenti pada kritik. Ia mengajak masyarakat sipil untuk terus aktif mengawal jalannya pemerintahan, agar program-program yang telah dijanjikan benar-benar dijalankan dan tak berhenti sebagai slogan kampanye.
“Kritik bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memastikan akuntabilitas tetap hidup. Jangan biarkan janji tinggal janji,” ujar Anies.
Analisis & Relevansi Politik
Pernyataan Anies ini menandai munculnya oposisi moral terhadap pemerintahan yang baru beberapa bulan berjalan. Sebagai figur dengan modal elektoral kuat dalam Pilpres 2024, kritiknya berpotensi membentuk narasi tandingan publik, terutama jika program-program prioritas lamban direalisasikan.
Dalam konteks politik elektoral dan demokrasi, kontrol publik terhadap pelaksanaan janji kampanye adalah salah satu indikator sehatnya sistem pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.
