sitepontianak.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memberikan insentif kepada Perum Bulog untuk pembebasan bea masuk beras. Pembebasan bea masuk spesifik Rp450 per kilogram akan dilakukan insentif terdiri dari bea masuk dan ditanggung pemerintah.
“Pembebasan bea masuk spesifik Rp450 per kilogram kita akan lakukan insentif sebagai bea masuk ditanggung pemerintah. Nanti, akan diberikan Kementerian Keuangan,” kata Airlangga dalam keterangan Kemenko Perekonomian yang mana hal itu diterima di dalam tempat Jakarta, Selasa.
Airlangga menjelaskan saat ini cadangan beras di dalam tempat gudang Bulog per 2 November 2023 sebanyak 1,44 jt ton.
Untuk penambahan pengadaan beras, kata Airlangga, Bulog membutuhkan tambahan anggaran yaitu untuk tahap pertama sekitar Rp7,9 triliun, tahap kedua Rp8,4 triliun, lalu ada tambahan terkait distribusi serta lainnya sebesar Rp2,8 triliun, sehingga totalnya Rp19,1 triliun.
Karena itu, kata Airlangga, perlu dijalani percepatan pembayaran tagihan Bulog oleh Kementerian Keuangan.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan stok cadangan beras dalam dalam gudang Bulog segera bertambah 600 ribu ton menjadi sekitar 2 jt ton. Sebanyak 600 ribu ton itu merupakan bagian dari pengadaan impor.
Zulhas, sapaan akrab Mendag, mengatakan pemerintah juga memperpanjang masa penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram hingga Juni 2024 dari rencana sebelumnya yang digunakan cuma November 2023.
“Harusnya bansos beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang Desember, kemudian Januari, Februari, lanjut sampai kuartal kedua 2024, Maret, April, Mei, Juni,” katanya.
Zulhas mengatakan salah satu pertimbangan pemerintah memperpanjang penyaluran bansos beras agar memperkuat intervensi pemerintah dalam mengendalikan nilai beras, yang belum berkurang setelah mengalami peningkatan tajam pada beberapa waktu lalu.
Menurut data Kemenko Perekonomian, bantuan beras akan diberikan yakni sebanyak 10 kilogram kepada 22.004.077 keluarga penerima manfaat (KPM).
Sedangkan, beras bantuan untuk mencegah kekurangan gizi kronis (stunting), akan diberikan kepada 1.446.089 keluarga risiko stunting (KRS) dari data Badan Kependudukan kemudian Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Bantuan stunting tersebut beberapa Rp446,242 miliar per kuartal atau sekitar Rp892 miliar di dalam dalam semester pertama 2024.
