sitepontianak.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, pemerintah pusat dan daerah akan mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui operasi darat, ketimbang udara.
Bukan tanpa sebab operasi melalui darat dimaksimalkan. Mengingat operasi udara menggunakan pesawat mengalami keterbatasan.
“Operasi darat akan diutamakan dan dimaksimalkan karena operasi udara pesawat kita itu terbatas,” kata Mahfud, Jakarta, Senin (9/10/2023).
Meski ada keterbatasan pesawat, operasi via udara tetap dilakukan. Salah satunya melalui teknik modifikasi cuaca (TMC).
“Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) juga terus dilakukan di bawah koordinasi BNPB dengan jumlah yang sudah ratusan dilakukan, water bombing dan sebagainya,” ujar Mahfud.
Sebelumnya, Mahfud mengatakan telah terjadi peningkatan hotspot (titik panas) dan kebakaran hutan serta lahan pada tahun 2023. Jumlahnya lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini diungkap Mahfud saaat membacakan sejumlah poin kesimpulan hasi Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga dan Forkopimda dengan daerah-daerah yang rawan atau bermasalah dengan kebakaran hutan dan lahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senin (9/10/2023).
“Telah terjadi peningkatan hotspot dan kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini. Lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan El Nino pada tahun 2019 yang lalu, yang sangat luas, karhutla pada El Nino pada tahun 2023 ini masih lebih kecil dan lebih terkendali, seperti tadi dilaporkan oleh ibu kepala BMKG,” tutur Mahfud.
Mahfud memastikan tidak ada kiriman asap ke negara tetangga imbas karhutla atau kebakaran lahan di dalam negeri.
“Tidak ada kiriman asap ke negara tetangga seperti yang disampaikan beberapa pihak. Atau seperti yang sering terjadi setiap tahun di masa lalu,” kata Mahfud. Disitat dari Suara.com.
Mahfud mengatakan pemerintah akan terus memonitoring hotspot yang meningkat, meski tidak selamanya hotspot menjadi firespot.
“Siaga darurat Karthutla terus dilaksanakan oleh pusat, provinsi dan kabupaten terutama pada daerah-daerah yang luas hotspot-nya dengan patroli terpadu oleh Polri, dan dinas-dinas terkait, bahkan juga oleh LSM dan swasta dengan memonitoring kawasan-kawasan yang kita anggap rawan,” kata Mahfud.
