banner 120x600 banner 120x600 banner 120x600 banner 120x600

Soal Kesenjangan Gaji PNS, Kemenpan RB Akui Sistem Penggajian Tidak Merata

Sebagai Ilustrasi-Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta menyelesaikan pekerjaannya di kantor Balai kota Jakarta, Jumat (24/3/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]

sitepontianak.com – Sistem penggajian PNS atau ASN diakui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) masih belum merata. Sehingga, Kemenpan RB berharap agar UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN segera direvisi.

Sebagaimana disampaikan olej Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB,Aba Subagja, saat ini, ada PNS yang mendapatkan gaji dengan lancar, namun ada juga yang mengalami kesulitan.

“Sistem penggajian kita belum merata. Padahal itu adalah harapan terbesar. Jadi ada yang berada di mata air dan ada yang berada di air mata, sehingga belum semua merata,” ujarnya dalam diskusi forum DPR RI pada Selasa (1/8/2023) lalu.

Masalah gaji PNS, ujar dia, adalah salah satu pokok yang direvisi dan diperbaiki dalam UU ASN. Jika tidak diperbaiki, maka kesenjangan antara PNS akan semakin besar, terutama antara PNS di pusat dan di daerah.

“Jadi, ini menjadi bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan ASN kita. Semoga hal ini juga menjadi substansi dalam RUU ASN, karena itulah harapan kita semua,” jelas dia.

Selain itu, dengan perbaikan sistem penggajian ini, Aba berpendapat bahwa tindakan kecurangan dan politisasi yang sering ditemui di kalangan PNS dapat berkurang. Penghasilan yang setara akan membuat PNS lebih fokus dalam bekerja.

“Kami ingin UU ini memastikan bahwa kami bisa tetap fokus dalam bekerja, namun tetap dihargai. Kami ingin dihargai dan kesejahteraan kami juga diperhatikan, sistem karir diperlakukan secara adil, sehingga mungkin hal ini akan menghindari beberapa masalah,” jelasnya.

Perbaikan sistem penggajian ini terutama perlu dilakukan untuk ASN yang bekerja di Pemerintah Daerah (Pemda). Aba mengakui bahwa kecurangan paling banyak terjadi di daerah karena penghasilan yang tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang mereka emban.

“Di daerah, perlindungan lebih diperlukan, karena politik di daerah berbeda dengan politik di pusat. Mereka (PNS daerah) diharapkan netral, tapi sulit. Mereka mengatakan bahwa jika kami bersikap netral, karir kami juga akan ikut netral. Inilah yang menjadi masalah,” jelasnya.

Namun, di sisi lain, ia menegaskan bahwa perbaikan tidak hanya sebatas pada sistem penggajian. Penegakan disiplin juga akan diperketat dalam RUU tersebut.

“Kami juga akan mengambil tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran. Jadi, ada keseimbangan dalam hal ini,” pungkasnya. Disitat pada laman Suara.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *