sitepontianak.com – Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan bertemu dengan Masyarakat Lintas Utara Perbatasan, yang terdiri dari masyarakat Kecamatan Embaloh Hulu, Batang Lupar, Badau, Empanang dan Puring Kencana, di aula kantor Camat Badau, pada Rabu (30/8/2023). Pertemuan tersebut membahas terkait hasil keputusan aksi damai di PLBN Badau, Kapuas Hulu, pada Selasa (29/8/2023).
Penasehat Aksi Damai, Robby Sugara, menyampaikan, pada Selasa 29 Agustus 2023 bertempat di PLBN Badau telah dilakukan aksi damai oleh masyarakat lintas utara perbatasan dengan aspirasi diantaranya, berdasarkan penyampaian aspirasi melalui surat nomor 01/AKSIDAMAI/2023 pada tanggal 27 Agustus 2023 oleh Masyarakat Lintas Utara Perbatasan diantaranya Kecamatan Embaloh Hulu, Batang Lupar, Badau, Empanang dan Puring Kencana, adapun aspirasi yang di maksud sebagai berikut, untuk membantu mengerakan perekonomian di kawasan perbatasan negara masyarakat meminta untuk tidak dilakukan pungutan STNK LBN (Surat Tanda Nomor Kendaraan Lintas Batas Negara) dan TNKB LBN (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara) atas mobil Malaysia yang sudah menjadi milik WNI di Lima Kecamatan.
“Selain itu Meminta untuk memberlakukan kembali Pas Lintas Batas Republik Indonesaia (PLBRI), meminta batas nominal belanja lintas batas negara yang tidak dikenakan pajak dan bea masuk minimal sebesar RM 1.000/orang per bulan, meminta stakehoilder PLBN Badau untuk melakukan negosiasi dengan pihak Malaysia dalam hal pembebasan biyaya mobil WNI sampai ke Lubok Antu Malaysia,” paparnya.
Usai menyimak penjelasan Penasehat Aksi Damai, Robby Sugara, Bupati Sis menegaskan, akan menindaklanjuti keluhan masyarakat di 5 kecamatan perbatasan, seperti soal biaya masuk pemilik kendaraan dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Malaysia.
“Penetapan tarif biaya masuk kendaraan bernomor plat Malaysia adalah biaya penerbitan STNK LBN, TNKB LBN dan Asuransi kendaraan yang nantinya akan menjadi pendapatan negara bukan pajak atau PNBP,” katanya.
Bupati Sis menjelaskan, penerbitan STNK LBN dan TNKB LBN ini berdasarkan aturan, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: Kep/127/V/2019 Tentang Pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara di PLBN Aruk dan Nanga Badau Polda Kalbar, PLBN Wini Polda NTT Serta PLBN Skouw Polda Papua.
“Memperhatikan aturan ini jelas Bupati tidak punya kewenangan untuk membuat kebijakan penetapan atau penghapusan tarif biaya masuk kendaraan dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Malaysia, selanjutnya kami akan berupaya mengusulkan Peninjauan Kembali tarif biaya masuk kepada pihak yang berwenang, karena hal-hal tersebut menyangkut urusan 2 negara, maka permasalahan ini akan disampaikan pada saat Mesyuarat/Pertemuan Tim Teknis/Teknis Dan Persidangan ke 36 JKK/KK Sosek Malindo Peringkat Negeri Sarawak Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 18-22 September 2023 di Kuching, Sarawak, Malaysia,” ujar Bupati Sis.
“Saya Mengimbau masyarakat Kapuas Hulu khususnya yang berada di Perbatasan yang memiliki kendaraan dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Malaysia agar dimutasikan menjadi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Indonesia sehingga tidak dikenakan biaya masuk,” kata Bupati Sis menambahkan.
