sitepontianak.com – Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati memastikan akan memberikan tindak tegas kepada agen atau pangkalan yang menjual LPG Subsidi 3 Kg tidak sesuai dengan aturan. Hal ini menyusul dengan adanya kelakngkaan LPG 3 kg di berbagai daerah.
Saat melakukan sidak ke Bali, Nicke menyampaikan bahwa di Bali stok LPG Subsidi 3 Kg terpenuhi dengan baik dari SPPBE ke agen hingga ke pangkalan, sehingga sekarang yang perlu diawasi adalah distribusinya hingga ke masyarakat untuk menghindari kelangkaan.
“Tadi saat sidak ada kejadian yang menarik, saat kita ke pengecer disampaikan stoknya kosong padahal jaraknya hanya 30 meter dari pangkalan resmi. Jadi ternyata selama ini bukan dari pangkalan mendapatkan stoknya tapi ada kendaraan yang drop, ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ini yang harus sama-sama kita awasi. Jadi kalau masyarakat mengetahui ada penyimpangan bisa segera dilaporkan ke 135,” ujar Nicke yang dikutip, Minggu (30/7/2023).
Lebih lanjut Nicke menjelaskan bahwa proses penjualan yang sesuai dengan alur distribusi LPG Subsidi 3 Kg akan menjaga harga jual sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah daerah.
“Secara sistem seharusnya pengecer mengambil dari pangkalan. Harganya juga sudah jelas, ada peraturannya di tiap-tiap daerah sudah ada. Untuk di Bali ini harganya Rp 18.000. Itulah yang harus diikuti agar ada jaminan suplai, agar ada jaminan harga sesuai aturan,” kata dia. Seperti disitat pada llaman Suara.com.
Nicke menekankan bahwa jika ada agen dan pangkalan yang menjual LPG Subsidi 3 Kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, Pertamina tidak segan untuk menindaknya.
“Kita akan kurangi atau kita stop stoknya. Kami juga membutuhkan bantuan kontrol dari masyarakat agar kita bisa mengatur betul LPG Subsidi yang menggunakan anggaran negara ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” imbuh dia.
Lebih lanjut Nicke juga meminta bantuan seluruh masyarakat untuk bersama-sama memahami bahwa LPG Subsidi 3 Kg peruntukannya adalah untuk masyarakat kurang mampu.
Ia juga mendorong masyarakat untuk segera melakukan registrasi menggunakan KTP untuk membantu pengawasan alokasi untuk memastikan penjualan tidak melebihi kuota, dan prioritas bagi masyarakat yang berhak.
“Registrasi di Bali ini sudah 94% termasuk yang tertinggi. Kita harapkan dengan registrasi ini akan memudahkan bagi masyarakat untuk membeli juga membantu Pertamina mempertanggung jawabkan LPG Subsidi ini siapa yang menikmati,” pungkas Nicke.
